Menjadi pemimpin dengan gaya kepemimpinan menara sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan di berbagai institusi termasuk institusi pendidikan.
Bisa dipastikan mayoritas pemimpin tertinggi sekolah swasta, yakni pimpinan di pengurus yayasan. Seperti seorang yang ada dimenara yang tinggi. Jika menggunakan kacamata pegawai biasa, maka akan tampak posisi pengurus yayasan, seolah-olah berada di menara yang tinggi di atas gunung pula.
Selain disebabkan oleh stereotip pengurus yayasan yang notabene kebanyakan dari generasi baby boomers atau generasi X. Pendekatan kepemimpinan menara menjadi role model secara langsung maupun tidak langsung kepada generasi-generasi penerus yayasan selanjutnya.
Komunikasi yang kurang efektif antara pengurus yayasan dan dibawahnya (seperti kepala sekolah dan pegawai), membuat apa yang ada di kepala pengurus yayasan sering tidak dipahami oleh jajaran yang ada di bawahnya, begitupun sebaliknya.
Pimpinan sekolah yang menjadi penanggung jawab teknis, sering mandeg dan seolah terbentur dengan keinginan para pengurus yayasan yang jarang turun ke arah teknis. Akibatnya, lembaga (sekolah) mengalami stagnansi bahkan tidak jarang terjadi penurunan, meskipun bangunan semakin menjulang dan aset semakin berniali tinggi.
Korban terbesar dari komunikasi yang tidak efekti ini adalah kualitas layanan pendidikan yang semakin berkurang dan mengarah kepada “bad services” yang sangat riskan jika terjadi terus menerus.
Lalu, bagaimana cara mengatasinya?
Sederhananya, saat visi seorang pemimpin di pimpinan tertinggi (baca: pengurus yayasan) tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pelaksana teknis (baca: kepala sekolah dan pegawai), maka lembaga akan kehilangan arah.
Komunikasi yang mandeg dan ditambah konflik yang muncul hanya karena perbedaan ide/gagasan antar pengurus/pengurus dan pelaksana teknis sudah sangat menyita energi yang tidak sedikit.
Bermula dari masalah tersebut, KPI hadir untuk menjembatani para pengurus yayasan. Pertama, mengingatkan kembali visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh para pendiri yayasan/sekolah. Masihkah mimpi para pendiri tersebut hadir dan terwujudkan oleh program-program revolusioner para pengurus yayasan dan kepala sekolah? Atau perlu adanya kesepakatan bersama untuk menentukan arah baru yayasan atau sekolah sesuai dengan perkembangan zaman?
Kedua, pengurus yayasan yang rata-rata kebanyakan dipegang oleh orang-orang tua yang sering bertabrakan idenya dengan para pimpinan sekolah perlu mendapatkan paradigma baru mengenai perkembangan pendidikan kekinian. Sekaligus, perlu mendapatkan insight-insight baru mengenai pengelolaan institusi pendidikan yang berkembang sangat pesat.
Ketiga, pera pengurus yayasan yang seringkali tidak dimengerti dan dilaksanakan oleh pengurus yayasan itu sendiri. Bisa disebutkan, berapa banyak pengurus yayasan pendidikan yang paham betul mengenai tupoksi (tugas, pokok dan fungsinya) sebagai pengurus yayasan? Seringkali ditemukan di dalam tubuh pengurus yayasan, belum tahu tupoksinya sekaligus jobdesc-nya sebagai pengurus yayasan, ditambah lagi kesibukan para pengurus yayasan yang lebih banyak menyita waktu di luar yayasan daripada di dalam yayasan itu sendiri.
Dengan demikian, edukasi untuk para pengurus yayasan sudah tidak bisa ditawar lagi bagi lembaga/yayasan pendidikan yang stagnan dan mengalami grafik turun ke bawah. Diklat Pengurus Yayasan (DPY), harapan kami mampu menjadi solusi pertama dalam hal menata kembali paradigma pimpinan tertinggi (pengurus yayasan) sekaligus mengingatkan tupoksi sebagai pengurus yayasan beserta juga tips-tips praktis yang disampaikan oleh para praktisi pendidikan yang mumpuni.
Ingin tahu lebih tentang Diklat Pengurus Yayasan (DPY) yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti? Hubungi: Bagas 0851-0403-6552